Ribuan Buruh KSPN Siap Geruduk DPR dan Istana Bawa Lima Tuntutan
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara berencana mengerahkan puluhan ribu anggotanya untuk melakukan unjuk rasa besar.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI serta kawasan Istana Negara pada akhir Agustus atau September 2026.
Lima Poin Aspirasi Utama KSPN
Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa agenda ini bertujuan mengawal usulan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru.
Kelompok pekerja tersebut menegaskan posisinya sebagai gerakan independen tanpa ada tendensi afiliasi politik tertentu.
Tuntutan pertama menyoroti sistem pengupahan yang dinilai belum merata di berbagai daerah.
Organisasi ini mengusulkan penerapan Upah Minimum Sektoral Nasional untuk mengatasi kesenjangan upah.
Tuntutan kedua adalah pembentukan Badan Pengawas Ketenagakerjaan Nasional langsung di bawah presiden.
Lembaga baru itu diusulkan agar penegakan aturan kerja dan pengawasan di lapangan bisa berjalan maksimal.
Tuntutan ketiga mencakup desakan agar praktik kerja alih daya atau outsourcing segera dihapuskan.
Poin keempat meminta agar program pemagangan dimasukkan ke dalam sistem kurikulum pendidikan resmi.
Tuntutan kelima berfokus pada kejelasan status hukum bagi pekerja platform digital serta aturan perlindungan PHK.
Rangkaian tuntutan ini dirumuskan untuk menciptakan perlindungan yang adil bagi seluruh tenaga kerja.
Menyoroti Ketimpangan Upah dan Pengawasan
Ristadi memberikan contoh konkret mengenai ketimpangan mencolok antara upah minimum di Kota Bekasi yang mencapai sekitar Rp5,99 juta dengan Yogyakarta yang berada di kisaran Rp2,8 juta.
Menurutnya, perbedaan drastis tersebut tidak adil karena para pekerja mengemban kompetensi serta jam kerja yang setara.
Selain masalah upah, KSPN menyoroti lemahnya kinerja Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di lapangan akibat keterbatasan petugas maupun sarana.
Kehadiran Badan Pengawas Ketenagakerjaan Nasional diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum tanpa harus menjadi momok bagi para investor.
Terkait sistem kerja, organisasi ini meminta agar fleksibilitas perusahaan dibatasi dengan memilih salah satu metode saja antara hubungan kerja kontrak atau penghapusan outsourcing secara total.
Sementara itu, persoalan pemutusan hubungan kerja serta hak pesangon juga akan disuarakan bersamaan dengan isu perlindungan bagi pekerja platform digital.
Update Terbaru
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






