Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk memperkuat perekonomian di tingkat desa.

Namun, skema pembiayaan program tersebut menuai pertanyaan mendasar dari berbagai kalangan.

Skema Pembayaran Utang Melalui Anggaran Publik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan melunasi pokok kredit KDMP sebesar Rp240 triliun.

Pelunasan tersebut dilakukan secara bertahap selama enam tahun dengan alokasi sekitar Rp40 triliun per tahun di luar bunga.

Pembayaran tahap pertama dijadwalkan mulai berjalan pada bulan September tahun 2026 mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, pembiayaan hingga Rp3 miliar disiapkan untuk setiap gerai.

Regulasi itu menegaskan bahwa pembayaran pokok dan bunga bersumber dari Dana Alokasi Umum atau Dana Desa.

Dampak dan Tantangan Pengelolaan Fiskal

Dalam praktik bisnis yang lazim, cicilan utang koperasi seharusnya dibayar dari hasil kegiatan usahanya sendiri.

Namun dalam desain KDMP, sumber pembayaran utang sejak awal telah disiapkan melalui instrumen anggaran publik.

Situasi ini memunculkan risiko moral hazard ketika risiko kegagalan usaha dialihkan sepenuhnya kepada negara.

Pengawasan ketat melalui reviu BPKP diperlukan agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata.

Menghindari Jebakan Ketergantungan Fiskal

Pemerintah berharap koperasi mampu menghasilkan keuntungan dan membangun aset desa secara berkelanjutan.

Namun, bank tetap bekerja berdasarkan kepastian pembayaran, bukan semata-mata optimisme pembangunan.

Pertanyaan mendasar mengenai pasar, omzet, dan pengelola semestinya dijawab sebelum gerai mulai dibangun.

Keberhasilan program tidak boleh sekadar diukur dari banyaknya gerai, melainkan kesehatan usahanya.

Tujuan utama pembangunan ekonomi desa adalah melahirkan kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan fiskal yang berkepanjangan.