Pemerintah memastikan bahwa keterbatasan fiskal yang dialami oleh berbagai pemerintah daerah tidak akan dijadikan alasan untuk merumahkan pegawai.

Langkah antisipasi tersebut diwujudkan melalui penyiapan tiga skema khusus untuk membantu pemenuhan anggaran belanja pegawai di tingkat lokal.

Tiga Skema Pembiayaan Belanja Pegawai

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa skema pertama yang harus ditempuh oleh pemda adalah melakukan efisiensi anggaran belanja.

Efisiensi tersebut dapat dilakukan dengan memangkas pos biaya perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta anggaran makan dan minum.

Skema kedua dapat ditempuh apabila pemda masih memiliki Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar oleh pemerintah pusat.

Dana kurang bayar tersebut nantinya akan dialokasikan untuk membantu menutupi kebutuhan belanja pegawai di daerah masing-masing.

Sementara itu, skema ketiga berlaku jika pemda telah melakukan efisiensi tetapi belum mampu memenuhi anggaran belanja pegawai.

Pemerintah pusat akan memberikan tambahan Dana Alokasi Umum apabila Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemda relatif kecil atau tidak tersedia.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk atensi besar dari presiden terhadap permasalahan fiskal yang dihadapi oleh daerah-daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah daerah yang dinilai berpotensi mengalami keterbatasan anggaran.

Pemerintah menegaskan prinsip utama bahwa tidak boleh ada pegawai PPPK yang dirumahkan ataupun dibiarkan menganggur tanpa kejelasan.

Dukungan finansial dari pemerintah pusat merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026.