Regulasi itu mengatur penyesuaian alokasi dan penyaluran Dana Alokasi Umum serta penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil.

Total dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada daerah dilaporkan mencapai angka Rp18,9 triliun.

Sebesar Rp10 triliun dari total dana tersebut dialokasikan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil kepada daerah.

Adapun sisa dana yang melebihi angka Rp8 triliun bersumber dari tambahan Dana Alokasi Umum.

Tambahan dana ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan belanja pegawai bagi tenaga PPPK maupun pegawai paruh waktu.

Khusus untuk tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat juga menyiapkan opsi pengalihan status menjadi ASN pusat.

Langkah tersebut bertujuan untuk meratakan distribusi guru di berbagai daerah sekaligus meringankan beban belanja pegawai pemda.

Rapat koordinasi lintas kementerian ini turut dihadiri oleh Menteri PANRB, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Agama.