Pemerintah pusat resmi menggelontorkan dana bantuan senilai Rp18,9 triliun yang disalurkan kepada 546 daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan tersebut diambil khusus untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa keputusan strategis itu telah resmi tertuang dalam aturan menteri keuangan.

Regulasi yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang diterbitkan secara resmi pada tanggal 5 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tito Karnavian usai menghadiri sebuah agenda rapat penting di kompleks parlemen pada Senin.

Melalui tambahan dana ini, prinsip utama pemerintah adalah memastikan agar tidak ada pegawai PPPK yang harus dirumahkan akibat kendala finansial.

Berdasarkan hasil koordinasi lintas lembaga, terdapat tiga opsi utama yang disiapkan untuk menangani permasalahan keuangan di tingkat daerah.

Opsi pertama meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi internal melalui pengurangan anggaran perjalanan dinas serta penghapusan rapat tidak penting.

Opsi kedua melibatkan percepatan pencairan dana bagi hasil yang sebelumnya belum dibayarkan secara penuh kepada pemerintah daerah terkait.

Opsi ketiga memberikan izin bagi daerah yang tidak mampu melakukan efisiensi untuk mengambil opsi penambahan dana alokasi umum.

Dari total anggaran Rp18,9 triliun yang digelontorkan, sebanyak Rp10 triliun merupakan alokasi sisa dana bagi hasil yang belum terbayarkan.

Sisa anggaran sebesar Rp8,9 triliun berikutnya disalurkan dalam bentuk tambahan dana alokasi umum untuk masing-masing pemerintah daerah.

Pemerintah berharap tambahan dukungan finansial ini mampu menyelesaikan masalah belanja pegawai bagi pekerja penuh maupun paruh waktu.