Debat mengenai keaslian dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memicu perbincangan hangat di ruang publik.

Respons pedas kali ini datang dari kader Partai Solidaritas Indonesia bernama Dedy Nur Palakka.

Ia menanggapi pernyataan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno yang sebelumnya mengaku akan meminta Jokowi menunjukkan ijazah.

Oegroseno sempat menyatakan bahwa dirinya akan meminta Jokowi menyerahkan ijazah untuk laporan di Polda Metro Jaya jika masih aktif di kepolisian.

Mantan petinggi Polri itu berpendapat langkah tersebut diperlukan demi menjaga nama baik bangsa karena isu ini sudah dipantau pihak luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Dedy menilai gagasan memanggil presiden tidak sesuai dengan struktur kewenangan di dalam pemerintahan.

Ia bahkan melontarkan sindiran bahwa Oegroseno seolah sedang berada dalam kondisi mabuk kecubung saat melontarkan gagasan tersebut.

Menurut Dedy, posisi seorang wakapolri berada di bawah presiden yang memiliki kewenangan penuh mengangkat serta memberhentikan kapolri.

Ia mempertanyakan logika hukum ketika seorang mantan perwira tinggi kepolisian berniat memanggil kepala negara.

Selain itu, Dedy menegaskan bahwa persoalan dokumen pendidikan tersebut sebenarnya sudah melalui proses verifikasi lembaga berwenang.

Di sisi lain, Oegroseno juga sempat menyampaikan rekam jejaknya yang selalu menolak praktik kriminalisasi selama bertugas di kepolisian.

Kendati demikian, perdebatan antar-tokoh ini menunjukkan bahwa polemik terkait keabsahan ijazah masih menyita perhatian berbagai pihak.