Langkah strategis diambil pemerintah pusat guna membenahi sistem administrasi pertanahan di berbagai daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama.

Penandatanganan tersebut berfokus pada mekanisme penerimaan setoran serta penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Agenda penting ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada hari Senin tanggal 10.08.2026.

Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait dalam memberikan kepastian standar pelayanan.

Koordinasi yang lebih baik diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak daerah.

Selama ini, sejumlah tantangan teknis seperti integrasi data yang belum optimal kerap menghambat proses penerbitan dokumen.

Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata juga berdampak pada lambatnya waktu pengurusan sertifikat tanah di lapangan.

Lambatnya proses penerbitan dokumen tersebut sering kali memicu berbagai keluhan dari masyarakat yang mengurus administrasi.

Melalui payung hukum baru ini, para kepala daerah diminta menugaskan Badan Pendapatan Daerah untuk aktif berkoordinasi dengan perwakilan Badan Pertanahan Nasional.

Pemerintah berharap integrasi layanan ini dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi warga.

Dalam kesempatan yang sama, disosialisasikan pula Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026.

Pemerintah daerah didorong untuk segera menyambut program perumahan rakyat yang telah disiapkan secara nasional.

Daerah yang aktif mengusulkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Pemerintah mengingatkan agar setiap wilayah tidak melewatkan kesempatan dalam mengusulkan program bedah rumah bagi masyarakat.