Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Tersangka tersebut adalah Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri, yakni Asrul Azis Taba.

Hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro menyatakan langkah penggeledahan yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik putusan sidang yang menguji keabsahan upaya paksa tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menilai putusan ini memperkuat legitimasi hukum dari langkah penyidikan lembaga antirasuah.

Proses hukum ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol yudisial yang wajib dihormati setiap pihak.

Sebelumnya, Asrul juga pernah mengajukan permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Namun, permohonan pertama tersebut juga telah ditolak oleh hakim I Ketut Darpawan pada kesempatan sebelumnya.

Persiapan Sidang Pokok Perkara

Penanganan perkara korupsi kuota haji ini sekarang bersiap memasuki tahapan persidangan pokok di pengadilan.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Agenda tersebut akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa Penuntut Umum KPK akan memaparkan konstruksi perkara dan rangkaian peristiwa secara lengkap.

Pemanggilan ini juga mencakup peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pusaran rasuah tersebut.

Dugaan kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp622 miliar berdasarkan perhitungan BPK.