Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi menyepakati Surat Edaran Bersama.

Kesepakatan tersebut mengatur Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Aturan baru ini juga mencakup integrasi data pertanahan serta data perpajakan dalam rangka pendaftaran tanah secara nasional.

Proses penandatanganan dokumen penting itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 10 Agu 2026.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai standar waktu serta mekanisme pelayanan publik yang lebih transparan.

Inisiatif ini juga dirancang khusus untuk mempermudah masyarakat dalam membayarkan kewajiban pajak mereka secara lebih efisien.

Selama ini, sektor pelayanan pertanahan masih sering menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan yang cukup menghambat.

Kendala utama yang kerap muncul berkaitan dengan integrasi data yang belum berjalan optimal di berbagai wilayah.

Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata turut menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat proses penerbitan dokumen.

Lambatnya proses penerbitan dokumen tersebut pada akhirnya sering memicu berbagai keluhan dari masyarakat luas.

Durasi pengurusan sertifikat tanah yang memakan waktu lama menjadi salah satu dampak langsung dari kendala teknis tersebut.

Melalui penandatanganan aturan bersama ini, kualitas pelayanan di instansi terkait diharapkan dapat meningkat signifikan.

Mendagri turut meminta para kepala daerah untuk menugaskan Badan Pendapatan Daerah agar aktif berkoordinasi dengan perwakilan BPN.

Keberadaan dokumen resmi ini dinilai mampu menjadi payung hukum yang kuat untuk memperkuat integrasi antarlembaga.

Langkah percepatan layanan perpajakan dan pertanahan ini diyakini akan memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah.