Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan kepastian penting mengenai kabar pungutan pajak.

DJP memastikan belum ada rencana untuk memungut pajak secara spesifik kepada pemilik rumah kontrakan pada 2027 mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti memberikan keterangan tertulis pada Senin, 10 Agu 2026 11:49 WIB.

Ia menyatakan bahwa penyusunan rencana program kerja DJP pada tahun tersebut masih mempertimbangkan berbagai macam aspek penting.

Aspek yang dipertimbangkan meliputi parameter pelaksanaan program kerja, analisis risiko, kesiapan sistem, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa.

Pemerintah terus berupaya memperkuat kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu arah kebijakan umum DJP adalah memperkuat basis dan meningkatkan kepatuhan atas kewajiban perpajakan yang sudah ada.

Dalam konteks kebijakan tersebut, penghasilan dari penyewaan properti menjadi salah satu contoh yang sempat mengemuka baru-baru ini.

Inge menegaskan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah atau bangunan pada dasarnya telah menjadi objek Pajak Penghasilan.

Hal tersebut membuat kebijakan ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru bagi masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan, DJP menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis risiko yang mendalam.

Pendekatan ini tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Pengawasan tidak dilakukan semata-mata berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan saja di tengah masyarakat.

DJP memahami karakteristik pemilik rumah kontrakan sangat beragam, termasuk masyarakat yang memilikinya dalam skala kecil.