Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan kesediaannya untuk menghentikan dorongan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, ia memberikan satu syarat mutlak agar politikus muda tersebut menunjukkan ijazah sekolah menengah pertama atau sederajat miliknya yang asli kepada publik.

Denny menilai langkah ini sebagai jalan keluar yang mudah untuk mengakhiri polemik seputar perdebatan dokumen pendidikan pencalonan.

Menurutnya, jika dokumen tersebut dapat diperlihatkan secara langsung, maka seruan pengunduran diri tersebut akan langsung dihentikannya.

Ia menyebutkan bahwa pihak-pihak yang tidak setuju dengan pendapatnya kebanyakan berasal dari kalangan buzzer dengan argumen yang dinilai kurang substantif.

Sebaliknya, apabila ijazah yang dimaksud tidak kunjung ditunjukkan, ia akan terus menyuarakan upaya pengunduran diri bagi wakil presiden.

Eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sebelumnya menyoroti pemenuhan syarat pendidikan minimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aturan tersebut mewajibkan calon presiden dan wakil presiden memiliki tingkat pendidikan paling rendah setingkat SMA, MA, atau SMK.

Hingga saat ini, ia mengaku belum pernah melihat dokumen ijazah jenjang pendidikan menengah terkait yang dimiliki oleh Gibran.

Dokumen akademik yang pernah diperlihatkan sebelumnya adalah ijazah Bachelor of Science dari University of Bradford di Singapura.

Ia menegaskan bahwa ijazah luar negeri tersebut bukanlah bukti pendidikan menengah yang menjadi syarat konstitusional pencalonan di Indonesia.