Universitas Gadjah Mada menegaskan tidak ingin terus terseret dalam perdebatan mengenai keaslian fisik ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo.

Kampus menilai pertanyaan apakah dokumen tersebut asli atau palsu tidak seharusnya dicampuradukkan dengan kewenangannya sebagai institusi pendidikan.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia menjelaskan bahwa kampus memiliki kewenangan untuk menerangkan rekam akademik mantan presiden itu.

Namun, ia menilai institusinya tidak semestinya diposisikan sebagai pihak yang harus menjawab setiap tuduhan mengenai keaslian fisik ijazah.

Pihak kampus berharap persoalan status akademik dan keaslian dokumen fisik tidak lagi dicampuradukkan dalam ruang perdebatan publik.

UGM mengklaim memiliki data administratif yang menunjukkan perjalanan akademik mantan presiden itu selama menjadi mahasiswa aktif.

Catatan tersebut mencakup status sebagai mahasiswa, proses pendidikan yang dijalani, hingga kelulusan serta wisuda pada tahun 1985.

Namun terkait keaslian ijazah, pihak kampus mengklaim tidak memiliki kewajiban untuk menjawab tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi.

Pihak yang meragukan keaslian dokumen diminta untuk menghadirkan bukti yang dapat memperkuat tuduhan tersebut secara langsung.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD sebelumnya menyoroti polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut.

Mahfud menyatakan bahwa eks kepala negara itu kini harus membuktikan keaslian ijazahnya secara terbuka di pengadilan.

Langkah tersebut harus ditempuh akibat adanya pelaporan terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Menurut Mahfud, pengadilan terlebih dahulu perlu memastikan keaslian dokumen yang dimiliki oleh Jokowi karena polemik bermula dari dugaan status ijazah.