Sistem perdagangan global yang adil dan inklusif dinilai memegang peranan krusial dalam menopang ekspansi bisnis skala kecil.

Menteri Perdagangan Budi Santoso memaparkan pandangan tersebut di hadapan para perwakilan negara dalam forum internasional.

Strategi Penguatan Pembiayaan UMKM

Akses pembiayaan yang terbatas masih menjadi kendala fundamental bagi pelaku usaha di berbagai negara berkembang.

Pemerintah Indonesia lantas mengajukan tiga langkah taktis untuk memperluas cakupan pembiayaan sektor usaha tersebut.

Langkah pertama mencakup peningkatan literasi finansial di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.

Langkah berikutnya berfokus pada perluasan inklusi pembiayaan digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Diversifikasi program pembiayaan yang fleksibel juga menjadi pilar penopang agar UMKM bisa bertahan di pasar.

Peningkatan Kualitas Rantai Nilai Global

Ketahanan ekonomi domestik juga menuntut penguatan rantai nilai global melalui empat bidang utama.

Bidang pertama menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur logistik, transportasi, dan digital yang efisien.

Fasilitasi perdagangan lewat prosedur yang lebih ringkas turut didorong untuk menekan biaya operasional.

Sistem otomatisasi Surat Keterangan Asal telah dikembangkan guna mempermudah eksportir memanfaatkan tarif preferensi.

Kapasitas domestik perlu ditingkatkan lewat investasi keterampilan dan inovasi bagi tenaga kerja.

Kebijakan investasi yang kondusif juga diperlukan untuk memperdalam integrasi ke jaringan produksi.

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial dan cloud computing turut mendefinisikan ulang penciptaan nilai.

Kerjasama interoperabilitas antarnegara dipandang penting namun harus tetap selaras dengan regulasi nasional.

Di sisi lain, pemulihan kepercayaan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia menjadi agenda mendesak.

Perbedaan pandangan antaranggota selama ini menjadi hambatan serius dalam membentuk konsensus multilateral.

Fungsi perundingan dan penciptaan persaingan usaha yang adil harus kembali menjadi prioritas bersama.

Mekanisme perlakuan khusus dan berbeda dinilai relevan untuk mendukung diversifikasi ekonomi negara berkembang.

Keseimbangan antara ruang kebijakan nasional dan disiplin global mutlak dijaga demi stabilitas jangka panjang.