Polemik Arsip Ijazah Jokowi, Bonatua Bersiap Tempuh Jalur Hukum
Polemik mengenai dokumen persyaratan pencalonan Joko Widodo kembali bergulir setelah sejumlah pihak mendatangi kantor penyelenggara pemilu.
Peneliti independen Bonatua Silalahi bersama tokoh publik Marwan Batubara serta beberapa purnawirawan TNI menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta Pusat.
Kedatangan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti somasi sekaligus memberikan notifikasi batas waktu terkait kejelasan arsip dokumen syarat pencalonan.
Bonatua mengaku telah tiga kali melayangkan surat somasi kepada pihak terkait untuk meminta kejelasan mengenai arsip kelengkapan ijazah.
Dokumen tersebut merupakan syarat yang digunakan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah Solo pada tahun 2005 dan tahun 2010 yang dikabarkan hilang.
Namun, pertemuan langsung di kantor lembaga pemilu tersebut belum menghasilkan jawaban yang diharapkan oleh rombongan pemohon.
Bonatua menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan notifikasi, tetapi hingga kedatangan mereka belum memperoleh penjelasan pasti.
Karena belum mendapat kepastian, mereka berencana melayangkan gugatan Citizen Lawsuit pada pekan depan.
Pihaknya bersama para purnawirawan juga telah menyiapkan sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam proses hukum mendatang.
Salah satu tuntutan utama adalah meminta majelis hakim memerintahkan lembaga pemilu melakukan pencarian resmi terhadap berkas yang dinyatakan hilang.
Pencarian tersebut dianggap penting guna mendapatkan kejelasan mengenai keberadaan dokumen yang dipersoalkan.
Selain itu, rombongan juga meminta seluruh arsip pencalonan periode tahun 2005 hingga tahun 2019 diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
Dokumen-dokumen tersebut nantinya diminta untuk diautentikasi secara bersama-sama dengan dokumen aslinya.
Mereka juga menyiapkan gugatan terpisah ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan produk hukum terkait pencalonan.
Langkah hukum ini memperoleh dukungan penuh dari pengamat politik Marwan Batubara.
Ia menilai persoalan tersebut memerlukan pembuktian di ruang pengadilan agar tidak sekadar menjadi polemik di tengah masyarakat.
Dukungan serupa disampaikan oleh Laksma Purnawirawan Mur Aladin yang menyatakan keterlibatan purnawirawan TNI bertujuan mengawal proses hukum.
Mereka ingin memastikan setiap tahapan peradilan berjalan secara transparan melalui jalur konstitusional.
Update Terbaru
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB






