Polemik mengenai dokumen persyaratan pencalonan Joko Widodo kembali bergulir setelah sejumlah pihak mendatangi kantor penyelenggara pemilu.

Peneliti independen Bonatua Silalahi bersama tokoh publik Marwan Batubara serta beberapa purnawirawan TNI menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta Pusat.

Kedatangan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti somasi sekaligus memberikan notifikasi batas waktu terkait kejelasan arsip dokumen syarat pencalonan.

Bonatua mengaku telah tiga kali melayangkan surat somasi kepada pihak terkait untuk meminta kejelasan mengenai arsip kelengkapan ijazah.

Dokumen tersebut merupakan syarat yang digunakan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah Solo pada tahun 2005 dan tahun 2010 yang dikabarkan hilang.

Namun, pertemuan langsung di kantor lembaga pemilu tersebut belum menghasilkan jawaban yang diharapkan oleh rombongan pemohon.

Bonatua menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan notifikasi, tetapi hingga kedatangan mereka belum memperoleh penjelasan pasti.

Karena belum mendapat kepastian, mereka berencana melayangkan gugatan Citizen Lawsuit pada pekan depan.

Pihaknya bersama para purnawirawan juga telah menyiapkan sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam proses hukum mendatang.

Salah satu tuntutan utama adalah meminta majelis hakim memerintahkan lembaga pemilu melakukan pencarian resmi terhadap berkas yang dinyatakan hilang.

Pencarian tersebut dianggap penting guna mendapatkan kejelasan mengenai keberadaan dokumen yang dipersoalkan.

Selain itu, rombongan juga meminta seluruh arsip pencalonan periode tahun 2005 hingga tahun 2019 diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dokumen-dokumen tersebut nantinya diminta untuk diautentikasi secara bersama-sama dengan dokumen aslinya.

Mereka juga menyiapkan gugatan terpisah ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan produk hukum terkait pencalonan.

Langkah hukum ini memperoleh dukungan penuh dari pengamat politik Marwan Batubara.

Ia menilai persoalan tersebut memerlukan pembuktian di ruang pengadilan agar tidak sekadar menjadi polemik di tengah masyarakat.

Dukungan serupa disampaikan oleh Laksma Purnawirawan Mur Aladin yang menyatakan keterlibatan purnawirawan TNI bertujuan mengawal proses hukum.

Mereka ingin memastikan setiap tahapan peradilan berjalan secara transparan melalui jalur konstitusional.