Spekulasi mengenai potensi kerusuhan massal hingga pemberlakuan status darurat militer pada Agustus 2026 sempat memicu keresahan publik.

Keresahan tersebut dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat, pelaku usaha, hingga pasar keuangan di tengah dinamika politik.

Pengamat politik Rocky Gerung dengan tegas menepis spekulasi liar tersebut melalui pandangannya.

Ia menilai Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki alasan untuk mengambil langkah otoritarian yang dapat merusak posisinya.

Reputasi Prabowo sebagai pemimpin sipil dan ketua partai politik yang legitimate menjadi pertimbangan penting.

Rocky menyebutkan bahwa perubahan identitas dari komandan militer menjadi pemimpin sipil adalah modal politik besar.

Langkah menuju kekuasaan absolut dengan dalih darurat militer justru dianggap sebagai sebuah kemunduran.

Prabowo dinilai tidak akan mempertaruhkan reputasi internasional yang telah berhasil dibangunnya selama ini.

Situasi pada tahun 1998 silam juga menjadi contoh ketika Prabowo memilih untuk tidak mengambil alih kekuasaan.

Padahal saat itu ia memiliki posisi sebagai komandan dengan potensi serta kendali militer yang kuat.

Keputusan tersebut membuktikan bahwa Prabowo memahami betul konsekuensi penggunaan kekuatan militer.

Fenomena common sense of fear atau ketakutan komunal turut disorot menjelang bulan Agustus.

Ketakutan tersebut diduga sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas nasional.

Kelompok mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi sasaran agar terpancing turun ke jalan.

Kendati demikian, kelompok terpelajar dinilai semakin mampu membaca dinamika politik yang terjadi.

Mahasiswa diyakini menyadari adanya potensi pemanfaatan oleh kepentingan elite tertentu.

Masyarakat pun diimbau agar melihat berbagai spekulasi tersebut secara lebih kritis.

Sikap waspada diperlukan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terbukti.