Isu mengenai kerenggangan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mencuat ke publik.

Polemik tersebut dipicu oleh persoalan tata letak kursi dalam sebuah acara taklimat kepresidenan yang menuai sorotan.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai pengaturan tempat duduk itu awalnya merupakan masalah teknis protokoler semata.

Kendati demikian, posisi tersebut menjadi simbolik ketika dikaitkan dengan kapasitas figur yang menempatinya di ruang publik.

Rocky menyebutkan bahwa penataan kursi tidak akan menjadi masalah besar apabila Gibran memiliki mutu kepemimpinan yang kuat.

Menurutnya, Gibran semestinya mampu membalikkan persepsi publik melalui kapasitas nyata alih-alih mengandalkan posisi duduk.

Reaksi berlebihan dari sejumlah pendukung dan buzzer di media sosial justru dinilai mencerminkan kekhawatiran tersendiri.

Kekhawatiran itu muncul karena Gibran disebut mulai kehilangan sorotan publik yang menjadi bagian kekuatan politiknya.

Meski dinamika ini terjadi, langkah untuk menyingkirkan Gibran dinilai sama sekali tidak rasional bagi pemerintahan saat ini.

Pemerintah sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi serta situasi internasional yang kompleks.

Oleh karena itu, menciptakan instabilitas di tingkat elite sama sekali bukan pilihan yang masuk akal.

Polemik posisi duduk tersebut turut dikaitkan dengan tingkat kepuasan publik terhadap legitimasi pemerintah.

Berbagai sentimen negatif menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja para penguasa.

Angka survei serta dinamika opini publik dibaca sebagai pengingat bagi seluruh penyelenggara negara.

Legitimasi kepemimpinan ditegaskan harus ditopang oleh kebijakan dan kapasitas nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.