Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi warga yang mengalami tindak kejahatan.

Kebijakan tersebut mencakup penanggungjawaban biaya pengobatan bagi korban begal, perampokan, kekerasan, serta perundungan di wilayah setempat.

Skema pembiayaan ini dikhususkan bagi para korban yang tidak ditanggung oleh layanan BPJS Kesehatan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa bantuan ini disiapkan sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 8.08.2026.

Selain biaya medis, Pemprov Jabar juga menjanjikan dukungan finansial kepada keluarga jika korban meninggal dunia akibat kejahatan.

Bantuan lanjutan bagi keluarga yang ditinggalkan mencakup keberlangsungan hidup serta jaminan biaya pendidikan anak.

Di samping perlindungan pascakejahatan, pemerintah daerah turut memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan partisipasi aktif warga.

Salah satu strategi pencegahan yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan komunitas pengemudi ojek online sebagai mitra informasi.

Para pengemudi ojek online diharapkan dapat segera menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi kejahatan di lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga telah menyiapkan bentuk penghargaan khusus bagi warga yang berhasil membantu menggagalkan aksi kriminalitas.

Namun, Dedi mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan tidak mengambil tindakan yang membahayakan keselamatan diri sendiri.

Seluruh rangkaian kebijakan ini merupakan bagian dari penanganan kriminalitas yang mencakup pencegahan hingga perlindungan korban.