Isu terkait keabsahan dokumen akademik yang menyeret nama Universitas Gadjah Mada kembali menjadi sorotan publik.

Sebagian narasi yang beredar di media sosial bahkan sempat mengaitkan dokumen tersebut dengan wilayah percetakan tertentu.

Menanggapi hal tersebut, pihak kampus menegaskan sikap tegasnya untuk melindungi nama baik institusi pendidikan.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, menyampaikan pernyataan resmi terkait potensi pelanggaran hukum.

Kampus menyatakan siap mengambil tindakan hukum apabila terbukti ada pihak yang membuat dokumen palsu dengan mengatasnamakan UGM.

Langkah pelaporan tersebut akan ditempuh untuk menjaga kredibilitas lembaga dari tindakan pemalsuan yang merugikan.

Meski demikian, pihak universitas mengaku hingga saat ini belum pernah menerima laporan resmi mengenai praktik pemalsuan tersebut.

Pihak rektorat memastikan bahwa aduan terkait pencatutan nama institusi di sentra percetakan belum pernah ditemukan.

Sebelumnya, diskusi publik mengenai percetakan dokumen sempat mencuat setelah dilontarkan oleh politikus senior PDIP Beathor Suryadi.

Pernyataan itu kemudian menarik perhatian tokoh publik seperti Roy Suryo yang sempat mendatangi kawasan Pasar Pramuka.

Bersama awak media, peninjauan langsung dilakukan untuk melihat kondisi terkini di lokasi sentra percetakan tersebut.

Hasil peninjauan mendapati adanya praktik pengolahan dokumen secara ilegal di kawasan itu.

Namun, dalam penelusuran tersebut, tim yang mendatangi lokasi tidak menemukan bukti konkret terkait dokumen yang disangkakan.