Pemilu Majelis Legislatif 2026 di Jammu dan Kashmir yang dikelola Pakistan kembali memicu sorotan.

Proses pemilihan tersebut diwarnai aksi boikot, pembatasan komunikasi, hingga bentrokan fisik.

Thiemo Rickenstorf menilai kondisi pemilu mencerminkan krisis kepercayaan publik.

Pemungutan suara berlangsung secara bertahap sejak akhir Juli hingga 10 Agustus.

Pakistan Tehreek-e-Insaf memboikot pemilu karena menuding adanya potensi kecurangan.

Seruan boikot juga datang dari Joint Awami Action Committee.

Kelompok tersebut memimpin demonstrasi terkait tarif listrik dan harga tepung.

Sejumlah tempat pemungutan suara dilaporkan sepi pemilih oleh pengamat.

Pemerintah Pakistan menyampaikan gambaran yang berbeda mengenai tingkat partisipasi.

Berbagai tuduhan pelanggaran beredar luas di media sosial selama pemungutan suara.

Tuduhan tersebut mencakup dugaan penggelembungan suara hingga penggunaan identitas palsu.

Sebagian besar tuduhan pelanggaran itu belum dapat diverifikasi secara independen.

Rickenstorf menyoroti keberadaan kursi Majelis Legislatif bagi pengungsi Kashmir.

Mekanisme tersebut dinilai memberi ruang bagi institusi berbasis di Islamabad.

Otoritas Pakistan sebelumnya telah membantah tuduhan pengaruh politik lokal.

Wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan tidak memiliki perwakilan di Senat.

Sejarah politik menunjukkan partai yang berkuasa di Islamabad sering memenangkan pemilu.

Laporan organisasi hak asasi mencatat adanya intervensi politik di wilayah tersebut.

Pemilu tahun ini juga dibayangi bentrokan antara aparat dan kelompok demonstran.

Kelompok Joint Awami Action Committee mengklaim lebih dari 30 orang tewas.

Kantor berita Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi klaim korban jiwa tersebut.

Aktivis menuduh aparat keamanan menggunakan peluru tajam terhadap demonstran.

Pemerintah daerah menyebut demonstrasi telah disusupi kelompok bersenjata.

Pembatasan internet dan komunikasi menyulitkan pengawasan independen.

Amnesty International melaporkan pemadaman internet serta penangkapan massal.

Rickenstorf menilai persoalan ini mencerminkan sistem politik di bawah kendali Islamabad.