Pemilu Kashmir Diwarnai Boikot dan Bentrokan Sengit
Pemilu Majelis Legislatif 2026 di Jammu dan Kashmir yang dikelola Pakistan kembali memicu sorotan.
Proses pemilihan tersebut diwarnai aksi boikot, pembatasan komunikasi, hingga bentrokan fisik.
Thiemo Rickenstorf menilai kondisi pemilu mencerminkan krisis kepercayaan publik.
Pemungutan suara berlangsung secara bertahap sejak akhir Juli hingga 10 Agustus.
Pakistan Tehreek-e-Insaf memboikot pemilu karena menuding adanya potensi kecurangan.
Seruan boikot juga datang dari Joint Awami Action Committee.
Kelompok tersebut memimpin demonstrasi terkait tarif listrik dan harga tepung.
Sejumlah tempat pemungutan suara dilaporkan sepi pemilih oleh pengamat.
Pemerintah Pakistan menyampaikan gambaran yang berbeda mengenai tingkat partisipasi.
Berbagai tuduhan pelanggaran beredar luas di media sosial selama pemungutan suara.
Tuduhan tersebut mencakup dugaan penggelembungan suara hingga penggunaan identitas palsu.
Sebagian besar tuduhan pelanggaran itu belum dapat diverifikasi secara independen.
Rickenstorf menyoroti keberadaan kursi Majelis Legislatif bagi pengungsi Kashmir.
Mekanisme tersebut dinilai memberi ruang bagi institusi berbasis di Islamabad.
Otoritas Pakistan sebelumnya telah membantah tuduhan pengaruh politik lokal.
Wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan tidak memiliki perwakilan di Senat.
Sejarah politik menunjukkan partai yang berkuasa di Islamabad sering memenangkan pemilu.
Laporan organisasi hak asasi mencatat adanya intervensi politik di wilayah tersebut.
Pemilu tahun ini juga dibayangi bentrokan antara aparat dan kelompok demonstran.
Kelompok Joint Awami Action Committee mengklaim lebih dari 30 orang tewas.
Kantor berita Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi klaim korban jiwa tersebut.
Aktivis menuduh aparat keamanan menggunakan peluru tajam terhadap demonstran.
Pemerintah daerah menyebut demonstrasi telah disusupi kelompok bersenjata.
Pembatasan internet dan komunikasi menyulitkan pengawasan independen.
Amnesty International melaporkan pemadaman internet serta penangkapan massal.
Rickenstorf menilai persoalan ini mencerminkan sistem politik di bawah kendali Islamabad.
Update Terbaru
Klopp Desak Perubahan di Puncak FIFA: Era Infantino Lebih Buruk dari Blatter
Rabu / 18-11-2026, 01:02 WIB
Samsung Galaxy Tab A11+ Turun Harga Jadi Rp3,1 Juta, Ini Spesifikasinya
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Samsung Galaxy Z Flip 8 Diskon Besar Jelang Black Friday
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Windows 11 27H2 Mulai Terungkap, Siap Satukan Basis Sistem 26H1 dan 26H2?
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
The Eternal Fool's Words of Wisdom: Trailer Perdana dan Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Pattinson Resmi Jadi Bond, The Batman Part II di Ujung Tanduk?
Rabu / 18-11-2026, 00:59 WIB
Sianipar Nilai Pemblokiran SABH Kemenkum Perkuat Legitimasi FFI Hasil KLB 2024
Rabu / 18-11-2026, 00:57 WIB
Mistress Kanan Season 2 Umumkan Visual, Trailer, dan Empat Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
HIDIVE Boyong Giant Ojosama di Winter 2027, Tayang Perdana di Anime Frontier
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Polisi Arizona Tangkap Pengemudi BMW M2 yang Ngebut 170 mph di Jalan Raya
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Extended Cut Spider-Man: Brand New Day Tayang Desember, Ada Adegan Baru Rosario Dawson
Rabu / 18-11-2026, 00:55 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Kekhawatiran Jelang Laga PSM vs Persija di Parepare
Rabu / 18-11-2026, 00:52 WIB
Fernandez Incar Poin Perdana di MotoGP Portugal, Modal Usai Podium Qatar
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Gubernur NTT Minta Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang Dibuka Terang
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB






