Tersangka dugaan fitnah polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, memberikan isyarat penting mengenai langkah hukum lanjutan.

Ia menyatakan bahwa rangkaian upaya praperadilan yang ditempuh tim hukumnya belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Bahkan, Roy menyebutkan bahwa jumlah pengajuan praperadilan tersebut berpotensi mencapai delapan kali.

Tim kuasa hukumnya dipastikan akan terus memanfaatkan jalur hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak dalam perkara ini.

Menurut Roy, pengajuan lanjutan tersebut tentu saja akan dilakukan setelah peradilan yang keempat selesai diproses.

Ia menjelaskan bahwa setelah angka empat, proses hukum berikutnya bisa saja berlanjut ke tahap lima, enam, tujuh, hingga delapan.

Langkah tersebut dinilai sebagai hak konstitusional yang sepenuhnya sah di mata hukum bagi setiap warga negara.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya bersama tim hukum sejak awal telah berkomitmen untuk menghormati seluruh proses pengadilan.

Apapun hasil yang nantinya diputuskan oleh pihak pengadilan akan diterima dengan baik oleh pihaknya.

Pengalaman menghadapi praperadilan ini juga dianggap sebagai sebuah pembelajaran penting bagi tim kuasa hukum.

Proses ini juga dinilai berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengajukan permohonan praperadilan serupa di masa depan.

Lebih lanjut, Roy mengungkapkan bahwa tim hukumnya saat ini tengah menyiapkan praperadilan lain.

Permohonan baru tersebut berkaitan erat dengan pencegahan bepergian ke luar negeri atau pencekal.

Masih terdapat sejumlah persoalan hukum lain yang dinilai perlu diuji melalui mekanisme praperadilan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan belum dapat menerima permohonan praperadilan ganti rugi senilai Rp 206 juta.

Permohonan ganti rugi itu sebelumnya telah diajukan secara resmi oleh Roy Suryo.

Hakim menjelaskan bahwa pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri keuangan.

Oleh karena itu, menteri keuangan semestinya turut ditarik sebagai pihak dalam permohonan tersebut.

Tidak dilibatkannya menteri keuangan membuat permohonan yang diajukan mengandung cacat formil.

Dengan kondisi tersebut, gugatan akhirnya tidak dapat diterima tanpa harus memasuki pokok perkara yang dimohonkan.