Pakar telematika Roy Suryo memberikan tanggapan terkait berbagai persoalan hukum yang muncul dalam proses praperadilan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menyatakan bahwa permasalahan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari pihaknya.

Menurut Roy, akar masalah dari dinamika tersebut adalah adanya kekosongan aturan yang membuat proses hukum berjalan cukup berlarut-larut.

Ia mengaku menerima putusan serta menghormati seluruh pertimbangan hakim terhadap sejumlah keputusan mengenai upaya praperadilan yang telah ia ajukan.

Meskipun demikian, ia menilai masih terdapat berbagai persoalan regulasi yang belum mampu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh.

Roy menyebutkan bahwa pihaknya berencana untuk kembali mengajukan peradilan yang keempat.

Langkah tersebut rencananya akan berfokus pada aturan cekal serta berbagai ketentuan hukum yang dinilai saling bersengkarut.

Persoalan ini dinilai muncul karena hingga kini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran ganti rugi.

Ia menegaskan bahwa kesalahannya bukanlah dari pihak mereka karena ketiadaan peraturan pemerintah yang menjadi dasar aturan pelaksana.

Ketiadaan aturan pelaksana tersebut lantas menimbulkan kebingungan mengenai instansi mana yang bertanggung jawab jika pengadilan memutuskan kewajiban membayar ganti rugi.

Akibat kondisi tersebut, tanggung jawab akhirnya dikembalikan kepada Kementerian Keuangan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya menyatakan belum dapat menerima permohonan praperadilan ganti rugi senilai Rp206 juta yang diajukan oleh Roy Suryo.

Hakim menjelaskan bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri keuangan.

Oleh karena itu, menteri keuangan seharusnya turut ditarik sebagai pihak dalam perkara yang diajukan tersebut.