Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi pedagang online di marketplace.

Kebijakan tersebut kini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 November 2026.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 ditunda sampai tanggal 31 Oktober 2026 mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan penundaan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kondisi ekonomi saat ini masih menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengambil kebijakan perpajakan tersebut.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak yang sudah diterbitkan akan dibatalkan.

Pihak otoritas pajak nantinya akan melakukan penunjukan kembali menjelang tanggal pemberlakuan baru.

PPh Pasal 22 yang telanjur dipungut oleh marketplace dari pedagang dalam negeri akan dikembalikan sepenuhnya.

Pengembalian dana tersebut berkaitan erat dengan penunjukan yang telah diterbitkan pada periode sebelumnya.

Penundaan ini dipastikan sama sekali tidak mengubah substansi aturan yang telah dirancang.

Langkah penundaan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menilai kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat saat ini masih belum cukup kuat untuk menerima kebijakan tersebut.

Pemerintah memilih untuk menunggu hingga sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan nyata.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 dinilai belum cukup kuat.

Pemerintah ingin perekonomian nasional dapat mencatatkan pertumbuhan yang lebih cepat lagi.

Pemerintah juga akan memantau berbagai indikator lain seperti tingkat kepercayaan konsumen dan penjualan ritel.