Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penertiban distribusi beras fortifikasi di pasaran secara menyeluruh.

Langkah ini diambil demi memberikan perlindungan finansial bagi konsumen yang kerap dirugikan oleh produk beras berkualitas khusus tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan siap menindak tegas pihak yang bermain.

Ia menyebut aksi penertiban terhadap para pelaku pelanggaran ini akan digencarkan dalam rentang waktu dua sampai tiga pekan.

Fokus Pengawasan dan Ketentuan Gizi Pangan

Program fortifikasi pangan sejatinya memiliki nilai kemanusiaan tinggi untuk membantu masyarakat miskin dan mencegah stunting.

Karena itu, praktik penyalahgunaan demi mencari keuntungan pribadi harus segera dilawan bersama melalui proses hukum yang berlaku.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Sutanto, menjelaskan pengawasan diperluas secara ketat.

Petugas tidak hanya menguji laboratorium, tetapi juga mencocokkan izin edar dengan label kemasan produk di pasaran.

Pengawasan lanjutan menyasar empat puluh merek dagang beras fortifikasi berizin PSAT di sebelas provinsi berbeda.

Temuan sebelumnya di Jakarta menunjukkan adanya ketidaksesuaian kandungan gizi pada sejumlah sampel merek beras khusus.

Setiap produk beras fortifikasi wajib memenuhi standar nasional yang mencakup kandungan vitamin, asam folat, zat besi, serta seng.

Produsen diwajibkan mengantongi izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diterbitkan melalui mekanisme resmi tanpa biaya.

Pemerintah memastikan seluruh proses pengujian laboratorium serta penindakan hukum akan terus dikawal secara konsisten hingga tuntas.