Meski separuh uang negara masih mengalir ke Febrie Adriansyah, ia resmi diberhentikan sementara dari jabatannya.

Keputusan pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak 31 Juli 2026 selama proses hukum berlangsung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan keterangan ini di Jakarta Pusat.

Febrie kini sudah tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menjalankan tugas sebagai seorang jaksa.

Selama menjalani proses hukum tersebut, ia hanya memperoleh 50 persen dari besaran gaji pokok.

Selain posisi jaksa, status Aparatur Sipil Negara miliknya juga turut dinonaktifkan.

Konsekuensinya, seluruh tunjangan yang melekat sebagai ASN tidak lagi diterima oleh yang bersangkutan.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari prosedur kepegawaian resmi.

Lembaga penegak hukum tersebut tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Proses ini akan terus berjalan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila nantinya terbukti tidak bersalah, status Febrie dapat dipulihkan sesuai ketentuan.

Anang Supriatna menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian sementara ini adalah aturan yang berlaku bagi setiap ASN yang menghadapi proses hukum.

Prosedur tersebut bersifat baku dan tidak hanya diterapkan pada perkara yang sedang menjerat Febrie Adriansyah saja.

Kejaksaan Agung memastikan bahwa apabila dalam perjalanannya yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, negara akan memberlakukan mekanisme pemulihan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.