Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan penuh untuk mengambil alih kepemilikan saham proyek kereta cepat dari tangan konsorsium badan usaha milik negara.

Pengalihan tersebut akan diarahkan langsung kepada Special Mission Vehicle di bawah pengelolaan pemerintah tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kesepakatan itu bersama COO BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria.

Target penyelesaian proses pengalihan saham ini dijadwalkan rampung pada pertengahan bulan September 2026.

Pemerintah memastikan bahwa pengelolaan aset tersebut akan diserahkan kepada salah satu lembaga pembiayaan khusus fiskal milik negara.

Lembaga khusus tersebut memiliki kapasitas keuangan sendiri untuk mengelola aset tanpa memerlukan suntikan dana tambahan dari anggaran negara.

Meski berada di bawah pengelolaan pemerintah, kewajiban finansial tidak akan menjadi tanggungan langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Skema ini mengalihkan saham Indonesia yang sebelumnya dipegang oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ke lembaga khusus Kemenkeu.

Komposisi kepemilikan sebelumnya mencakup 60 persen saham konsorsium BUMN dan 40 persen sisanya dikuasai pihak asing asal China.

Pemerintah saat ini terus mempercepat proses administrasi agar target penyelesaian pada pertengahan September dapat tercapai tepat waktu.

Pengelolaan Aset Melalui Lembaga Khusus Fiskal

Lembaga khusus di bawah Kemenkeu atau Special Mission Vehicle tersebut bertugas mendukung pembiayaan pembangunan serta investasi pemerintah dengan memanfaatkan keuntungan yang dimiliki secara mandiri.

Sejumlah lembaga yang berada di bawah naungan instansi tersebut meliputi PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Manajemen Aset Negara, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, hingga Pusat Investasi Pemerintah.

Dengan keterlibatan lembaga khusus fiskal ini, portofolio kepemilikan saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China tidak lagi berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang beranggotakan PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, serta PT Perkebunan Nusantara.