Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan penting terkait permohonan praperadilan yang diajukan oleh Roy Suryo.

Hakim tunggal I Ketut Darpawan memutuskan bahwa permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Keputusan ini diambil setelah majelis hakim menilai ada unsur kekurangan pihak prinsipal yang krusial di dalam berkas perkara.

Dalam pertimbangannya, aturan mengenai pembayaran ganti rugi merujuk pada regulasi turunan yang berlaku saat ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menjadi pedoman.

Pasal 11 ayat (1) dari aturan tersebut menyatakan pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri di bidang keuangan.

Kewenangan pembayaran tersebut dipegang penuh oleh Menteri Keuangan berdasarkan petikan putusan pengadilan yang sah.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan seharusnya ditarik sebagai pihak terkait dalam perkara praperadilan yang dilayangkan pemohon.

Ketut menyebutkan bahwa permohonan dari pemohon mengandung cacat formil karena tidak menyertakan pihak tersebut.

Kekurangan pihak ini membuat permohonan hukum tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Gugatan praperadilan ketiga ini sebelumnya didaftarkan ke pengadilan pada Rabu, 15 Juli 2026.

Perkara tersebut kemudian teregistrasi secara resmi dengan nomor 118/Pid. Pra/2026/PN JKT.

SEL.

Klasifikasi yang didaftarkan dalam permohonan hukum tersebut secara khusus mengenai masalah ganti kerugian.

Sebelumnya, proses hukum praperadilan kedua terkait penetapan tersangka juga pernah ditolak oleh hakim I Ketut.

Namun, dalam praperadilan pertama mengenai penggeledahan, penangkapan dan penahanan, hakim I Ketut memenangkan Roy.