Sebuah negara kepulauan kecil di kawasan Samudra Pasifik mengambil langkah strategis untuk menghadapi ancaman krisis iklim global yang kian nyata.

Republik Naoero resmi membuka program kewarganegaraan berbayar guna menggalang dana demi mendanai relokasi warga serta pembangunan infrastruktur.

Langkah tersebut diambil karena wilayah daratan negara mikro ini terancam oleh kenaikan permukaan air laut yang membahayakan keselamatan penduduknya.

Sebelumnya, negara yang sebelumnya dikenal sebagai Nauru ini juga telah mengembalikan nama resminya ke sebutan tradisional demi menghormati identitas nasional.

Proses perubahan identitas tersebut disetujui lewat parlemen setelah melalui amandemen konstitusi tanpa harus menggelar pemungutan suara nasional.

Sebagai negara dengan populasi terkecil ketiga di dunia, Naoero pernah mengalami kejayaan ekonomi dari industri penambangan fosfat pada masa lampau.

Namun, keruntuhan sektor tambang tersebut sempat memicu krisis ekonomi drastis bagi pulau yang terletak di sebelah timur laut Kepulauan Solomon.

Kini, program kewarganegaraan berbayar menjadi salah satu tumpuan baru bagi pemerintah setempat untuk memindahkan warga ke tempat yang lebih aman.

Sejarah dan Tren Perubahan Nama Global

Situs sejarah mencatat wilayah ini awalnya dijajah oleh Jerman sebelum berada di bawah administrasi Australia dan meraih kemerdekaan penuh pada 1968.

Langkah penyesuaian identitas ini turut menambah panjang daftar negara di dunia yang memutuskan untuk mengganti nama resminya.

Sebelumnya, beberapa negara lain seperti Swaziland yang menjadi Eswatini atau Turki yang kini dikenal sebagai Türkiye juga melakukan langkah serupa.