Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Lukas Luwarso, memberikan analisa terkait penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019.

Penunjukan tersebut dikaitkan dengan alokasi dana kementerian yang sangat besar dan berada di urutan kedua.

Menurut analisa tersebut, sektor pertahanan dianggap mempunyai pengelolaan keuangan yang relatif tertutup dibanding kementerian lain.

Pernyataan itu disampaikan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV dan dikutip pada hari Kamis.

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa relasi politik tersebut tidak dilandasi oleh tujuan bersama untuk membangun bangsa sejak awal.

Masing-masing pihak dinilai berjalan dengan membawa agenda tersendiri tanpa visi pembangunan nasional yang serupa.

Selama kurun waktu 2019 sampai 2024, Kementerian Pertahanan mengelola dana berkisar antara Rp117 triliun hingga Rp144 triliun setiap tahunnya.

Akumulasi anggaran dalam periode lima tahun tersebut tercatat hampir menyentuh angka Rp700 triliun.

Pada awal masa jabatan tahun 2020, kementerian ini sempat memegang porsi dana terbesar senilai Rp127,4 triliun hingga Rp131,3 triliun.

Posisi pemegang anggaran terbesar kemudian bergeser ke Kementerian PUPR pada tahun-tahun berikutnya.

Besarnya dana yang dikelola sektor pertahanan tersebut menempatkan institusi ini dalam posisi strategis dalam peta politik nasional.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana dinamika pembagian kekuasaan terjadi di tingkat kabinet pemerintahan masa lalu.