Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memancing tanggapan dari kalangan praktisi hukum.

Guru Besar Hukum Pidana Prof. Binsar Gultom menilai tudingan yang berkembang selama ini hanya sebatas opini publik tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ia mempertanyakan arah tuduhan yang langsung dialamatkan kepada Joko Widodo tanpa menjelaskan pihak yang diduga membuat dokumen tersebut.

Menurut Binsar, sulit membayangkan jika seseorang memalsukan ijazahnya sendiri di hadapan publik.

Apabila memang terdapat indikasi pemalsuan, ia berpandangan bahwa perhatian semestinya diarahkan kepada institusi yang menerbitkan dokumen itu.

Universitas Gadjah Mada disebutnya sebagai pihak yang seharusnya menjadi sasaran gugatan apabila ijazah tersebut terbukti bermasalah.

Selain itu, Binsar menyoroti aspek legal standing dari pihak-pihak yang melontarkan tudingan pemalsuan ijazah ini.

Ia mempertanyakan kepentingan hukum serta bentuk kerugian nyata yang dialami oleh para pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut.

Berdasarkan prinsip hukum dasar, pihak yang melempar tuduhan memiliki kewajiban mutlak untuk membuktikan kebenaran dalilnya.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang menuding sebuah dokumen sebagai barang palsu harus mampu menunjukkan bukti secara transparan.

Sebagai ilustrasi, Binsar memberikan perumpamaan sederhana mengenai kewajiban pembuktian dalam hukum apabila ada pihak yang menuduh suatu dokumen pendidikan tidak sah.

Ia menekankan bahwa pihak yang melontarkan tuduhan harus bisa menunjukkan dari mana mereka mengetahui dan mendapatkan dasar atas klaim tersebut.