Wilayah Bougainville di Pasifik Selatan dijadwalkan akan segera menjadi negara berdaulat penuh dari Papua Nugini pada tahun 2030.

Kepastian tersebut didapatkan setelah penduduk setempat memberikan suara mutlak sebesar 98,3 persen untuk memilih kemerdekaan.

Secara geografis, wilayah baru ini nantinya akan menjadi salah satu negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia.

Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menyatakan bahwa transisi pemerintahan sendiri dirancang berlangsung pada tahun 2027 mendatang.

Landasan perpindahan kekuasaan ini bersandar penuh pada Perjanjian Perdamaian Bougainville serta Konstitusi Papua Nugini bagian XIV.

Secara teritorial, wilayah ini terletak sekitar 1.000 kilometer di sebelah timur ibu kota Port Moresby dengan luas mencapai 9.438 kilometer persegi.

Kawasan tersebut terbagi atas dua pulau utama yaitu Pulau Bougainville seluas 8.646 kilometer persegi dan Pulau Buka seluas 598 kilometer persegi.

Meskipun berada dalam gugusan Kepulauan Solomon secara budaya dan geografis, wilayah ini masuk ke Papua Nugini akibat sejarah pembuatan peta kolonial.

Daerah otonom ini memiliki populasi sekitar 300.000 jiwa yang dalam kesehariannya menggunakan 21 bahasa berbeda, 8 sub-bahasa, serta 39 dialek.

Perjuangan panjang menuju gerbang kemerdekaan ini sejatinya telah digelorakan oleh penduduk setempat sejak era tahun 1960-an.

Konflik bersenjata sempat pecah antara tahun 1988 hingga 1998 yang dipicu oleh sengketa pengelolaan tambang Panguna.

Konflik tersebut akhirnya berhasil diredam melalui perjanjian damai yang melahirkan pembentukan Pemerintahan Otonom Bougainville.

Puncak perjuangan politik terjadi pada tahun 2019 ketika referendum kemerdekaan non-mengikat sukses digelar dan didukung mutlak oleh warga.