Pemerintah secara resmi mengambil langkah investigasi terkait kemunculan makalah yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis untuk ajang Nobel Perdamaian 2026.

Makalah tersebut diunggah pada situs papers. ssn.

com dengan judul yang menyoroti program Badan Gizi Nasional serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M Qodari menyatakan bahwa proses investigasi terhadap dokumen kontroversial itu saat ini sedang berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan M Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, pada hari Rabu.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan juga melakukan klarifikasi internal menyusul pencatutan nama kementerian dalam kasus ini.

Pihaknya tengah memastikan keabsahan surat dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor tertentu yang sempat beredar dan viral di media sosial.

Benni menjelaskan bahwa lembaganya berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memverifikasi apakah surat tersebut benar dikeluarkan oleh Kemendagri.

Selain itu, Kemendagri juga telah menjalin komunikasi dengan Institut Pemerintah Dalam Negeri guna menanggapi pencatutan nama salah satu pegawai dalam makalah.

Benni menegaskan bahwa dokumen tersebut bukan berasal dari pihak IPDN berdasarkan konfirmasi langsung kepada sang rektor.

Kendati demikian, tercatat ada seorang staf bernama Ashar yang bertugas di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Direktur Jenderal Polpum Akmal Malik kemudian diminta untuk melakukan klarifikasi secara internal mengenai keterlibatan pegawai yang bersangkutan.

Hingga saat ini, pihak Kemendagri mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan internal lebih lanjut sebelum memberikan keterangan tambahan.

Isu mengenai makalah usulan program Makan Bergizi Gratis ini pertama kali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Salah satu penggalan dokumen tersebut diunggah oleh sebuah akun di platform X dan langsung menarik perhatian publik luas.