Pemerintah memberikan tanggapan resmi terkait catatan kenaikan rasio gini atau tingkat ketimpangan ekonomi nasional yang terjadi baru-baru ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya akan terus menggenjot penciptaan lapangan kerja secara luas.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan tingkat pengangguran serta mempersempit jarak ketimpangan pendapatan penduduk.

Penguatan program pelatihan vokasi dan pemagangan nasional menjadi instrumen utama yang diandalkan pemerintah saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Airlangga dalam sesi konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Selain vokasi, keberlanjutan kebijakan insentif pajak penghasilan juga terus digulirkan untuk melindungi kelompok pekerja tertentu.

Fasilitas PPh 21 yang ditanggung pemerintah ini menyasar pegawai sektor usaha tertentu dengan batasan penghasilan tertentu pula.

Badan Pusat Statistik sebelumnya mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2026 berada di level 0,368.

Angka rasio gini tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 0,005 poin apabila dibandingkan dengan posisi pada September 2025.

Kendati demikian, posisi tersebut tercatat masih lebih rendah 0,007 poin jika dibandingkan dengan catatan pada periode Maret 2025.

Ukuran rasio gini sendiri menggunakan rentang nilai dari nol hingga satu untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Semakin mendekati angka nol, distribusi pendapatan masyarakat dinilai semakin merata secara keseluruhan.

Sebaliknya, nilai yang semakin mendekati angka satu mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi.

Berdasarkan catatan wilayah, rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2026 terpantau berada pada angka 0,387.

Sementara itu, tingkat ketimpangan di wilayah perdesaan tercatat lebih rendah, yakni berada di posisi 0,296 pada periode yang sama.