Universitas Gadjah Mada disebut tidak memiliki kewenangan sementara waktu untuk menyatakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hal tersebut terjadi menyusul adanya perkara hukum yang melibatkan eks kepala negara itu dengan Pakar Telematika, Roy Suryo.

Kuasa Hukum Roy Suryo, Refly Harun, menjelaskan bahwa kewenangan penilaian tersebut telah bergeser setelah masalah ini masuk ke ranah pengadilan.

Menurut Refly Harun, ijazah tersebut kini telah berstatus resmi sebagai objek perkara dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menambahkan bahwa institusi pendidikan tinggi berhak menerangkan dokumen akademik selama tidak ada sengketa yang melibatkan pihak luar.

Namun, situasi berubah ketika sengketa hukum terjadi sehingga penentuan keaslian dokumen sepenuhnya berada di tangan pengadilan.

Pihaknya menyatakan akan menantikan keputusan serta keadilan yang nantinya akan diputuskan oleh lembaga peradilan terkait.

Penegasan mengenai kewenangan hukum ini dinilai penting agar seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan memberikan kepastian.

Sebelumnya, kampus UGM sempat terseret dalam polemik dokumen akademik mantan presiden setelah permohonan sengketa ditolak.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh pihak universitas.

Putusan tersebut juga menguatkan ketetapan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tertanggal 10 Maret 2026.

Ketetapan itu sebelumnya memerintahkan agar sebagian dokumen akademik mantan presiden dikategorikan sebagai informasi publik.

Meskipun UGM sempat menegaskan kesesuaian akademik dokumen tersebut, keraguan dari sejumlah pihak tetap berlanjut hingga kini.