Badan Gizi Nasional mengeluarkan ultimatum tegas kepada seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi paling lambat 10 Agustus 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa sertifikat tersebut merupakan syarat mutlak demi menjamin keamanan pangan.

Ia menjelaskan bahwa tidak ada kategori penilaian tengah dalam proses penerbitan dokumen sanitasi tersebut.

Sebuah dapur hanya memiliki dua kemungkinan yaitu memenuhi seluruh persyaratan sanitasi atau tidak memperoleh sertifikat sama sekali.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers yang berlangsung di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada hari Rabu.

Pihaknya mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah dapur yang sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat tersebut.

Karena alasan itu, lembaga memberikan kesempatan terakhir bagi pengelola untuk segera mengurus dokumen sebelum batas waktu.

Apabila hingga tenggat waktu persyaratan belum dipenuhi, Badan Gizi Nasional memastikan tidak akan memberikan toleransi.

Dapur yang terbukti tidak memiliki sertifikat dipastikan akan langsung dihentikan operasionalnya secara permanen.

Langkah pengetatan aturan ini diambil sebagai upaya memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi.

Pemerintah berupaya memastikan setiap makanan yang didistribusikan kepada masyarakat diolah dalam kondisi higienis.

Selain kewajiban sertifikasi, lembaga juga menyiapkan mekanisme penindakan tegas jika terjadi insiden keracunan.

Setiap laporan insiden akan langsung ditindaklanjuti dengan penghentian sementara operasional dapur terkait.

Makanan dari dapur bermasalah nantinya akan diperiksa di laboratorium oleh dinas kesehatan di bawah pengawasan.

Bersamaan dengan pemeriksaan tersebut, pengelola satuan pelayanan akan langsung dicopot sambil menunggu hasil investigasi.

Pemerintah juga membuka peluang untuk membawa kasus ke ranah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan.

Tindakan tegas tersebut dinilai sangat diperlukan agar standar keamanan pangan benar-benar dipatuhi oleh semua pengelola.