Kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Jawa Barat dinilai memberikan dampak positif terhadap kinerja.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pola kerja fleksibel tersebut sama sekali tidak menjadi hambatan bagi jalannya roda pemerintahan.

Bahkan, ia mengklaim produktivitas pembangunan justru menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan saat pegawai masuk kantor setiap hari.

Menurut pandangannya, tolok ukur keberhasilan seorang aparatur tidak terletak pada frekuensi kehadiran fisik di kantor.

Pencapaian target pekerjaan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja pegawai.

Selama target-target tersebut dapat terpenuhi secara optimal, penerapan pola kerja fleksibel dianggap bukan suatu persoalan besar.

Ia menegaskan bahwa tidak semua jenis pekerjaan di pemerintahan wajib dilakukan melalui kehadiran langsung di ruangan kantor.

Kelompok pegawai yang bertugas di bidang administrasi dinilai tetap bisa menuntaskan tanggung jawab mereka secara efektif dari rumah.

Sebaliknya, jajaran pegawai yang memegang tanggung jawab teknis di lapangan tetap diwajibkan untuk hadir secara langsung.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, Dedi Sopandi, menyampaikan hal senada terkait efektivitas sistem tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, pelaksanaan bekerja dari rumah dinilai berjalan efektif dan masih terus diberlakukan.

Kebijakan ini tetap mengacu pada surat edaran pimpinan daerah serta selaras dengan keputusan pemerintah pusat yang memperpanjangnya.

Setiap organisasi perangkat daerah juga diberikan keleluasaan dalam mengatur komposisi pegawai sesuai karakteristik tugas.

Sistem ini kini dipandang sebagai pola kerja baru yang berorientasi pada produktivitas serta kualitas pelayanan publik.