Kepolisian Daerah Sumatera Barat memastikan proses hukum terhadap perwira menengah berinisial AKBP F masih terus berjalan.

Oknum perwira tersebut diduga melakukan pelecehan serta kekerasan seksual terhadap bawahannya yang merupakan seorang polwan berpangkat Brigadir.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy menyatakan sidang etik bagi terduga pelaku akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

Langkah tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada pihak yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap terduga pelaku saat ini masih terus berjalan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

Selain agenda etik, Polda Sumbar juga membuka peluang untuk melanjutkan perkara ini ke ranah pidana umum.

Langkah itu dapat ditempuh apabila ditemukan bukti-bukti baru yang sah untuk dijadikan dasar hukum.

Pihak kepolisian menyatakan telah menerima permintaan dari tim pendamping korban dari LBH Padang.

Permintaan tersebut berkaitan dengan permohonan agar kasus dugaan kekerasan seksual ini dibuka kembali.

Sebelumnya, Polda Sumbar langsung mengambil tindakan tegas dengan membatalkan pelantikan terduga pelaku.

AKBP F sebelumnya direncanakan menduduki posisi sebagai Kabiddokkes Polda Sumatera Barat.

Mabes Polri telah menunjuk pejabat pengganti yang berasal dari wilayah Polda Kalimantan Utara.

Pejabat baru tersebut dijadwalkan akan segera menjalani pelantikan pada pekan depan.

Tindak Lanjut Mutasi Polri

Kebijakan rotasi jabatan tersebut sebelumnya tercantum dalam rangkaian Surat Telegram dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tertanggal 25 Juni 2026.

Mutasi itu mencakup perombakan besar yang melibatkan puluhan perwira menengah dan tinggi di jajaran kepolisian daerah setempat.

Kasus ini mencuat setelah polwan berlatar belakang satuan Biddokkes tersebut mengadukan nasibnya bersama sang suami. Pendampingan hukum kemudian dilayangkan melalui LBH Padang guna mengawal proses keadilan bagi korban.