Perkara hukum terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai berpotensi menghadapi jalan buntu.

Hal tersebut diungkapkan oleh pihak kuasa hukum Roy Suryo dalam rangkaian proses hukum yang sedang berjalan.

Refly Harun selaku kuasa hukum menyebutkan bahwa ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Syarat pertama adalah kewajiban bagi pelapor untuk hadir secara langsung di dalam persidangan.

Menurutnya, klaim mengenai dugaan penghinaan tidak cukup diwakilkan melalui kuasa hukum saja.

Ia lantas mencontohkan proses hukum serupa yang pernah terjadi pada kasus Nikita Mirzani sebelumnya.

Syarat kedua yang diajukan adalah keharusan menghadirkan dokumen ijazah yang menjadi pokok polemik.

Pembuktian keaslian dokumen tersebut harus dilakukan secara terbuka di hadapan majelis hakim.

Pihaknya berharap ada proses verifikasi independen agar pengujian dokumen berjalan secara edukatif.

Pemenuhan kedua hal itu dinilai krusial guna memberikan kepastian hukum yang transparan.

Klaim fitnah di dalam perkara harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang tetap.

Sementara itu, belum ada kelanjutan persidangan akibat manuver praperadilan yang diajukan.

Abdul Gafur Sangaji selaku kuasa hukum telah menyerahkan kesimpulan terkait tuntutan ganti rugi.

Kesimpulan tersebut merupakan intisari dari pemeriksaan saksi hingga ahli di persidangan.

Penyerahan kesimpulan itu menjadi rangkaian penutup dari dinamika permohonan praperadilan yang ketiga kalinya diajukan oleh pihak pemohon.

Proses tersebut merangkum seluruh jalannya persidangan, mulai dari pembacaan permohonan awal hingga tahapan pemeriksaan saksi maupun ahli.