Keberadaan dokumen fisik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan penting dalam rangkaian proses hukum yang berjalan.

Dokumen tersebut memegang peranan krusial sebagai bukti kunci dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik.

Kasus ini turut menyeret nama pakar telematika Roy Suryo sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan jalannya perkara.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengungkapkan bahwa dokumen penting itu terakhir kali ditampilkan ke publik pada akhir tahun lalu.

Tepatnya, ijazah tersebut muncul saat berlangsungnya gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025.

Setelah momen tersebut berlalu, pihak kuasa hukum menyebutkan bahwa dokumen fisik tersebut tidak pernah lagi diperlihatkan.

Hingga saat ini, pihak Roy Suryo masih terus menunggu realisasi janji bahwa dokumen itu akan dihadirkan di dalam ruang sidang.

Kehadiran dokumen fisik di persidangan dinilai sangat penting untuk membuka kesempatan melakukan pembuktian secara terbuka.

Selain itu, dokumen tersebut diharapkan dapat diverifikasi melalui mekanisme yang independen agar prosesnya berlangsung objektif.

Di sisi lain, proses hukum terkait perkara ini masih terus berjalan melalui berbagai tahapan persidangan praperadilan.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji, menyatakan pihaknya telah menyerahkan kesimpulan dari seluruh rangkaian sidang.

Kesimpulan tersebut merupakan intisari dari permohonan praperadilan ketiga mulai dari pembacaan hingga pemeriksaan saksi.