Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa integritas moral seorang kepala daerah adalah penentu utama.

Hal tersebut memegang peranan krusial dalam mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Pernyataan itu disampaikan usai memberikan pengarahan penting dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Surabaya.

Kemendagri memegang tanggung jawab besar sebagai lembaga pembina serta pengawas jalannya roda pemerintahan daerah.

Langkah pembinaan terus digencarkan untuk mengingatkan para kepala daerah agar selalu menjalankan pemerintahan berintegritas tinggi.

Tito menyampaikan rasa keprihatinannya atas keterlibatan sejumlah kepala daerah dalam kasus hukum korupsi.

Beberapa kepala daerah bahkan sempat terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

Pemerintah pusat terus memperkuat sistem pengawasan berlapis guna meminimalkan celah terjadinya praktik rasuah.

Namun demikian, efektivitas pencegahan korupsi tetap bergantung sepenuhnya pada integritas pribadi masing-masing pejabat.

Kepala daerah dinilai bukan figur baru karena telah melalui proses politik panjang dan dikenal luas masyarakat.

Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak mungkin dilakukan secara penuh selama 24 jam penuh dalam sehari.

Setiap pemimpin daerah dituntut konsisten menjaga komitmen antikorupsi serta menghindari berbagai pelanggaran hukum.

Kegiatan pembinaan di Surabaya merupakan bagian dari rangkaian klaster wilayah pengawasan di seluruh Indonesia.

Rangkaian acara pencegahan korupsi ini rencananya akan dilanjutkan ke sembilan klaster wilayah daerah lainnya.