Nadiem Makarim di Sidang Banding Sebut Dipenjara Tanpa Bukti Kasus Chromebook
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, menjalani sidang banding.
Sidang banding perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook tersebut berlangsung di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Sebelum persidangan dimulai pada hari Rabu, Nadiem menyampaikan pernyataan tegas terkait proses hukum yang menjeratnya.
Nadiem menilai terdapat sejumlah kejanggalan selama persidangan di Pengadilan Negeri yang layak menjadi perhatian majelis hakim.
Ia juga berharap diberi kesempatan menghadirkan saksi maupun ahli baru untuk memperkuat pembelaan hukumnya.
Nadiem turut menyinggung pengumuman Komisi Yudisial mengenai adanya pelanggaran etika dalam persidangan sebelumnya.
Menurut Nadiem, temuan tersebut semakin menguatkan berbagai keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya.
Ia mengklaim proses hukum yang dialaminya berjalan tidak semestinya karena penahanan dilakukan tanpa bukti memadai.
Nadiem menyatakan dirinya dipenjara tanpa bukti satupun dan kerugian negara dibuat setelah dirinya ditahan.
Selain itu, ia mempersoalkan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan Google memperoleh keuntungan dari proyek.
Nadiem menyebut Google tidak terlibat dalam pengadaan Chromebook dan penolakan kehadiran Google dilakukan oleh jaksa.
Ia berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati fakta persidangan dan berani ambil putusan.
Nadiem berpesan agar ketiga hakim tidak takut membebaskan orang yang tidak bersalah berdasarkan keyakinan hukum.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem.
Hakim menilai Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di kementerian.
Selain vonis penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Nadiem juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 809 miliar.
Kewajiban uang pengganti tersebut membawa ketentuan subsider berupa pidana tambahan selama lima tahun penjara.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






