Perdebatan mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuri perhatian publik luas.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Dokter Tifauzia Tyassuma menyampaikan pernyataan yang mengejutkan.

Melalui video di kanal YouTube pribadinya pada Selasa (4/8/2026), Dokter Tifa mengaku tugasnya sudah selesai.

Ia menilai perannya sebagai seorang ilmuwan dan peneliti terkait polemik tersebut telah ditunaikan sepenuhnya.

Video berdurasi lima menit 44 detik itu diberi judul dr Tifa Pilih Hijrah dan Kembali ke Dunia Kesehatan.

Dalam rekaman tersebut, ia mengenang peluncuran buku Jokowi's White Paper yang disusun bersama Roy Suryo.

Buku itu diluncurkan tepat setahun lalu pada tanggal 18 Agustus 2025 untuk mengkaji persoalan tersebut.

Namun, ia mengungkapkan bahwa selama satu tahun terakhir banyak peristiwa berat yang telah ia alami.

Salah satu peristiwa yang ia sebutkan adalah proses hukum berupa kriminalisasi sejak tanggal 30 April 2025.

Kondisi itu membuatnya berpikir bahwa sudah waktunya bagi dirinya untuk menyudahi kajian tersebut.

Kajian yang ia lakukan selama ini berfokus pada analisis artefak digital yang tersebar di media sosial.

Artefak digital tersebut sebelumnya diklaim oleh berbagai pihak sebagai foto ijazah milik Joko Widodo.

Dengan keahlian ilmu anatomi dan morfologi, ia mengorelasikannya dengan ilmu behavior lewat neuropolitika.

Metode facial action coding system tersebut kemudian dibukukan sebagai bagian dari Jokowi's White Paper.

Kini, ia menegaskan telah mengambil keputusan bulat untuk tidak lagi melanjutkan perdebatan ijazah itu.

Ia memilih untuk mengalihkan seluruh perhatiannya kembali ke bidang kesehatan yang digelutinya.

Di sisi lain, proses hukum terkait polemik ijazah Jokowi ini masih terus berlanjut di pengadilan.

Dokter Tifa diketahui telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang perdana permohonan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026 mendatang.

Akibat pengajuan itu, sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terpaksa harus ditunda.