Majelis Permusyawaratan Rakyat telah merampungkan tahap finalisasi terkait pokok-pokok haluan negara di lingkungan Badan Pengkajian.

Lembaga legislatif tersebut kini menyiapkan tiga opsi payung hukum berbeda untuk regulasi tersebut.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyampaikan rencana itu usai mengadakan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto.

Pihak parlemen telah mendiskusikan lokasi penempatan regulasi undang-undang yang dikonsultasikan dalam pertemuan tersebut.

Opsi pertama menempatkan pokok-pokok haluan negara agar masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses amendemen.

Opsi kedua mengarahkan aturan tersebut agar ditetapkan langsung lewat Ketetapan MPR.

Opsi ketiga menetapkan regulasi tersebut melalui undang-undang yang memerlukan rumusan bersama antara pemerintah dan DPR.

Saat ini pihak MPR hanya tinggal menunggu jawaban resmi dari pihak pemerintah untuk menanggapi hasil kajian tersebut.

Pemerintah nantinya dijadwalkan memberikan sejumlah masukan atau revisi terhadap draf yang telah disusun.

Proses pembahasan lanjutan tersebut diprediksi tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Pemerintah terlebih dahulu harus menyusun daftar inventarisir masalah sebelum menyerahkannya kembali kepada MPR.

Pemerintah nantinya akan menyusun daftar inventarisir masalah tersebut dan kemudian menyerahkannya kembali kepada pihak parlemen.

Pimpinan lembaga legislatif menyatakan bahwa secara garis besar kajian dari pihak MPR sendiri sudah rampung sepenuhnya.