Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan temuan baru terkait sumber dana haram yang mengalir kepada tersangka Bupati Kuantan Singingi.

Kepala lembaga antirasuah mendapati adanya aliran uang korupsi yang bersumber dari pemotongan hak pegawai di lingkungan pemerintahan.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penerimaan awal berasal dari potongan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pemotongan hak keuangan para pegawai tersebut bahkan mencapai kisaran lima puluh persen dari total pendapatan resmi yang seharusnya diterima.

Tim penyidik lembaga penegak hukum saat ini sedang mendalami aliran dana tersebut dengan melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi.

Pemeriksaan dan pencarian bukti tambahan terhadap kasus korupsi ini langsung berlangsung di wilayah Pekanbaru.

Selain potongan TPP, penyidik menemukan aliran dana kedua yang berasal dari penerimaan honorarium berdasarkan audit dari lembaga pemeriksa keuangan.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan mencatat adanya kelebihan pembayaran honor yang harus segera dikembalikan oleh sang kepala daerah.

Modus operandi pun dilakukan untuk menutupi temuan tersebut agar pengembalian dana audit bisa segera diselesaikan.

Para staf serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten diminta menyerahkan sumbangan demi menutupi temuan audit.

Praktik pengumpulan dana dari bawahan ini akhirnya dijerat sebagai bagian dari perbuatan gratifikasi yang melanggar hukum.

Kasus dugaan suap jabatan dan penerimaan gratifikasi di daerah tersebut sejauh ini sudah menjerat tiga orang tersangka.

Para tersangka yang sudah menjalani penahanan meliputi kepala daerah, sekretaris daerah, serta seorang direktur perusahaan swasta.

Seluruh tersangka kini telah mendekam di rumah tahanan cabang gedung merah putih untuk menjalani proses hukum lanjutan.