Polemik mengenai dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir di tengah masyarakat.

Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi atau Bonjowi mengungkapkan terdapat tiga kepentingan utama yang melatarbelakangi isu tersebut.

Kuasa hukum Bonjowi, Siprianus Edi Hardum, menyatakan bahwa kepentingan pertama berkaitan dengan penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sejumlah pihak menyoroti kejanggalan fisik pada foto ijazah yang beredar, seperti penampilan berkacamata dan berkumis saat muda.

Hal tersebut memicu ketertarikan para akademisi dan peneliti untuk mengkaji dokumen itu secara mendalam.

Kepentingan kedua yang disorot adalah penegakan hukum terhadap dugaan pemalsuan dokumen.

Edi menilai penggunaan dokumen palsu dapat memberikan hak menduduki jabatan publik atau gelar akademik secara tidak sah.

Ketentuan mengenai pemalsuan surat sendiri telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, kepentingan ketiga tidak lepas dari dinamika politik nasional yang masih melibatkan mantan kepala negara tersebut.

Persepsi bahwa politikus tersebut tetap aktif memainkan peran politik membuat isu ini terus menarik perhatian publik.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada.

Majelis hakim menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat agar sebagian dokumen akademik tersebut dibuka untuk publik.

Perkara ini bermula dari permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman.