Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan tawaran khusus kepada produsen otomotif asal Jepang yaitu Toyota.

Purbaya meminta perusahaan tersebut agar memindahkan fasilitas produksi utamanya dari Thailand menuju wilayah Indonesia.

Tawaran tersebut disampaikan langsung dalam kegiatan Gaikindo International Automotive Conference yang bertempat di ICE BSD.

Acara konferensi otomotif tingkat internasional itu diselenggarakan di kawasan Tangerang pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026.

Purbaya menjanjikan dukungan penuh serta beragam bentuk insentif yang dapat diminta langsung jika pabrik utama benar-benar dipindah.

Meski demikian, Purbaya menyadari bahwa mewujudkan pemindahan basis produksi tersebut bukanlah sebuah perkara yang mudah dilakukan.

Faktor usia operasional yang sudah berjalan puluhan tahun di negara tetangga menjadi salah satu pertimbangan tersendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya sempat melontarkan gurauan terkait potensi penerapan tarif pajak yang lebih tinggi.

Pengenaan pajak tersebut bisa saja berlaku jika pihak produsen otomotif tersebut menolak ajakan relokasi pabrik.

Saat ini, kegiatan operasional manufaktur Toyota di dalam negeri telah didukung oleh total lima fasilitas produksi.

Sebanyak dua pabrik berdiri di wilayah Sunter, Jakarta Utara, sementara tiga fasilitas lainnya terletak di Karawang, Jawa Barat.

Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yaitu Nandi Julyanto memberikan tanggapan.

Nandi menjelaskan bahwa pabrik di Thailand saat ini berfokus menghasilkan kendaraan komersial kategori pikap.

Selain itu, ekosistem industri penunjang serta jaringan pemasok di negara tersebut sudah terbangun jauh lebih matang.

Kondisi pasar otomotif Indonesia sendiri dinilai berbeda karena selama ini didominasi oleh kendaraan jenis MPV serta SUV.

Kendati demikian, pihak Toyota menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memikirkan opsi relokasi atau pembangunan pabrik baru.

Keputusan tersebut baru akan dipertimbangkan apabila situasi pasar dan kebijakan pemerintah dinilai benar-benar mendukung.

Pihak TMMIN menegaskan bahwa perusahaan tentu akan mengikuti setiap kebijakan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.