Kondisi SDN 112329 di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah rekamannya menyebar luas di media sosial.

Sekolah dasar tersebut dilaporkan masih aktif digunakan untuk kegiatan belajar mengajar oleh sekitar 36 siswa meskipun bangunannya mengalami kerusakan parah.

Lokasi bangunan sekolah itu berdiri tepat di seberang gedung dapur program Makan Bergizi Gratis yang telah rampung dikerjakan dalam waktu relatif singkat.

Rekaman video memperlihatkan atap asbes sekolah sudah pecah dan berlubang, sementara beberapa pintu ruang kelas tampak hilang serta lantainya mengalami kerusakan.

Kerusakan berat juga terlihat jelas pada area ruang guru yang atapnya jebol serta kehilangan pintu dan jendela sehingga tidak lagi digunakan.

Beberapa sisi dinding bangunan sekolah yang jebol bahkan terpaksa ditutupi menggunakan baliho.

Bangunan sekolah yang sebagian besar berbentuk semi permanen tersebut berada di kawasan yang dikelilingi oleh hutan serta perkebunan kelapa sawit.

Fasilitas sanitasi di sekolah ini juga tidak tersedia karena toilet yang ada sudah tidak berfungsi lagi.

Para siswa terpaksa harus pergi ke sungai yang terletak di balik pohon kelapa sawit apabila ingin buang hajat.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan dirinya belum menerima laporan resmi mengenai kondisi sekolah tersebut.

Bobby memastikan bahwa pihak pemerintah provinsi akan segera mengecek informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa urusan pengelolaan sekolah dasar pada dasarnya merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memegang tanggung jawab utama terhadap pengelolaan sekolah tingkat SMA dan SMK.

Bobby menegaskan bahwa pernyataannya tersebut bukan bentuk upaya melempar tanggung jawab kepada instansi pemerintahan lainnya.

Ia berencana menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Bupati Labuhanbatu Utara untuk ditindaklanjuti.

Pemerintah Provinsi Sumut membuka peluang untuk memberikan bantuan anggaran apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dana.

Bantuan keuangan tersebut diklaim rutin dialokasikan setiap tahun kepada pemerintah kabupaten dan kota dengan nilai mencapai lebih dari Rp400 miliar.