Otoritas Jasa Keuangan mulai mempersiapkan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis secara penuh.

Sektor baru tersebut akan resmi berada di bawah kewenangan pengawasan lembaga tersebut mulai 1 Januari 2027 mendatang.

Regulator telah membentuk satuan tugas khusus guna merancang seluruh regulasi, organisasi, serta infrastruktur pendukungnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa pembentukan bursa ini merupakan amanat undang-undang.

Regulasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Melalui aturan tersebut, kegiatan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis secara resmi diatur dan diawasi oleh OJK.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Friderica dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK.

Ke depan, OJK juga akan memiliki seorang Kepala Eksekutif yang secara khusus bertugas mengawasi sektor mineral.

Saat ini, pihak OJK bersama sejumlah instansi masih menyusun dan menyempurnakan kerangka kelembagaan yang diperlukan.

Pembentukan Satuan Tugas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bertujuan untuk mempercepat proses persiapan.

Satgas tersebut bertugas menyiapkan seluruh aspek pendukung mulai dari struktur organisasi hingga kesiapan sumber daya manusia.

Selain itu, mereka juga menangani proses bisnis, regulasi, anggaran, serta teknologi informasi yang dibutuhkan.

Penyusunan sistem pengawasan dilakukan secara menyeluruh demi mewujudkan tata kelola yang baik sejak awal.

Kendati demikian, pihak OJK belum merinci tahapan implementasi maupun desain operasional bursa tersebut secara mendetail.

Informasi lengkap mengenai proses penyiapan akan disampaikan kepada media ketika persiapan memasuki tahap matang.

Terkait pengisian jabatan Kepala Eksekutif Pengawas, mekanisme pemilihannya telah diatur secara resmi dalam undang-undang.

Calon Kepala Eksekutif nantinya akan diusulkan oleh Presiden untuk menjalani proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat.