Pemerintah Australia resmi menaikkan tarif pungutan bagi korporasi teknologi global yang gagal mencapai kesepakatan komersial bersama media lokal.

Tarif dalam skema News Bargaining Incentive tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya 2,25 persen menjadi 2,5 persen pada Senin (3/7).

Ketentuan itu menyasar platform penyedia layanan media sosial serta mesin pencari berskala signifikan dengan pendapatan lokal di atas 250 juta dolar Australia atau sekitar US$175,7 juta.

Sejumlah raksasa teknologi terkemuka seperti Google, Meta, dan TikTok masuk ke dalam cakupan regulasi ketat tersebut.

Pemerintah setempat juga menghapuskan pengecualian bagi platform jejaring profesional sehingga LinkedIn turut terseret ke dalam aturan baru itu.

Kendati demikian, besaran pungutan kini hanya dihitung berdasarkan perolehan pendapatan iklan perusahaan teknologi dan bukan dari total keseluruhan bisnis.

Asisten Bendahara Australia Daniel Mulino menjelaskan bahwa penyesuaian dasar penghitungan tersebut bertujuan agar pungutan jauh lebih relevan dengan sektor periklanan.

Seluruh dana yang terkumpul dari skema pungutan ini nantinya bakal disalurkan secara langsung untuk mendukung sektor jurnalisme lokal.

Kebijakan tersebut dirancang agar platform digital terdorong menempuh kesepakatan bisnis terkait konten berita yang dimuat.

Pihak berwenang dijadwalkan mengajukan rancangan regulasi anyar tersebut ketika parlemen kembali bersidang pada akhir bulan ini.