Badan Gizi Nasional mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Provinsi Banten.

Kebijakan penghentian sementara tersebut terpaksa diambil karena ditemukan berbagai persoalan mendasar di lapangan.

Permasalahan yang ditemukan beragam, mulai dari kondisi infrastruktur yang kurang memadai hingga instalasi pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni, menyatakan bahwa setiap dapur memiliki tingkat pelanggaran yang berbeda-beda.

Durasi waktu perbaikan yang diberikan kepada pengelola dapur juga disesuaikan dengan tingkat kekurangan masing-masing.

Seluruh dapur yang masuk daftar penghentian sementara kini sedang menjalani proses perbaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.

Apabila perbaikan tidak kunjung diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan, operasional dapur akan dihentikan secara permanen.

Lembaga tersebut mengakui bahwa sudah ada beberapa dapur di wilayah Banten yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi penutupan secara permanen.

Pengawasan ketat kini diberlakukan secara menyeluruh guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa fokus utama dari program ini adalah pemenuhan gizi seimbang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ida menjelaskan di Serang pada hari Selasa bahwa tingkat kerusakan yang ditemukan sangat bervariasi mulai dari kategori ringan hingga berat.

Hingga saat ini tercatat sudah berdiri sebanyak 1.403 dapur di berbagai daerah dengan sekitar 700 di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Gubernur Banten Andra Soni menambahkan bahwa sasaran utama dari pelaksanaan program ini adalah memberikan gizi seimbang bagi anak-anak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.