Jakarta – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026.

Acara berlangsung pada 3-4 Agustus 2026 di Jakarta dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mengusung tema "NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah", forum ini menjadi ajang konsolidasi kebijakan nasional.

Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara bertemu dalam satu simpul kebijakan.

Komitmen pada Identitas Digital

Dalam konsep Digital Public Infrastructure, identitas digital adalah fondasi utama yang menghubungkan berbagai layanan pemerintah secara aman dan efisien.

Penguatan NIK, IKD, dan kualitas data kependudukan menjadi prasyarat penting bagi percepatan transformasi digital.

Komitmen terhadap identitas digital terlihat sejak awal dengan kewajiban registrasi berbasis IKD yang menggantikan model pendaftaran manual.

Cara ini menegaskan bahwa IKD adalah sistem yang benar-benar dipakai oleh penyelenggaranya sendiri.

Pada pembukaan, turut diserahkan IKD Dukcapil Prima Award. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang konsisten mendorong perluasan pemanfaatan identitas digital di wilayahnya.

Pembahasan Lintas Kementerian

Forum menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga. Pada hari pertama, Kementerian PPN/Bappenas memaparkan pentingnya data kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan nasional.

Ditjen Dukcapil menjelaskan transformasi layanan administrasi kependudukan, pemanfaatan NIK dan IKD untuk digitalisasi perlindungan sosial, pemanfaatan data di daerah, penguatan peran aparatur, hingga sinergi pusat dan daerah.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menyampaikan arah kebijakan nasional Digital Public Infrastructure. Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Sosial, dan Ditjen Dukcapil membahas perluasan pemanfaatan data kependudukan.